Pengadaan eKTP yang Simpang-siur

Hari ini melihat berita dari sebuah stasiun televisi lokal di Depok tentang adanya permasalahan dalam pengadaan eKTP yang sudah sejak beberapa bulan lalu disosialisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai iklan dan spanduk. Permasalahannya tidak lain dan tidak bukan adalah keterlambatan pemberian alat cetak eKTP ke masing-masing daerah (khususnya Depok yang saya dengar) padahal data-data penduduk yang rencananya akan dibuatkan eKTP sudah tersedia.

Pegawai pemerintah daerah Depok mengaku keterlambatan ini sudah yang kesekian kalinya terjadi dan pemerintah pusat memberitahukan beberapa kali pengunduran jadwal pengiriman alat cetak tersebut semenjak dimulainya pembuatan eKTP bagi penduduk Indonesia. Pegawai pemerintah daerah yang saat itu diwawancarai menyesalkan penundaan tersebut dan berpendapat bahwa pemerintah pusat terkesan setengah-setengah dalam pengadaan eKTP ini dan meminta dengan hormat jika memang belum siap dengan pengadaan eKTP ini, lebih baik ditunda karena akan memberatkan pemerintah daerah.

Sudah saatnya kah eKTP diterapkan?

Sekedar opini saja, mulai dari sosialisasi soal eKTP ini belum begitu membuat paham penduduk di daerah-daerah akan kegunaan eKTP bahkan saya tanyakan ke beberapa tetangga soal eKTP mereka belum mendengar tentang adanya eKTP ini dan apa saja kegunaannya. Menurut Saya, pengadaan eKTP untuk sekarang ini belum terlalu perlu karena masih banyak hal-hal kecil yang lebih dibutuhkan dalam pengelolaan data penduduk seperti proses pendataan yang masih manual dan data yang belum tersentral. Saya rasa pengadaan eKTP ini perlu dimulai dengan proses pengumpulan data dan informasi yang terpusat dan standar sehingga ketika saatnya eKTP diedarkan ke penduduk akan efektif dan tidak terlalu sulit proses sosialisasinya.